Etikum ( Kasus Euthanasia )

 




KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul etika keperawatan. Makalah ini diajukan guna memenuhi  tugas mata kuliah Etika hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

                                                                                                            Padang,  Oktober 2011

 

Penyusun

DAFTAR ISI

                                                                                                                              Halaman

Kata Pengantar…………………………………………………………………       i

Daftar Isi…………………………………………………………………….....                    ii

BAB I       PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang…………………………………………………        1

1.2  Tujuan………………………………………………………….        1

BAB II      TINJAUAN KONSEP

2.1  Konsep Etik…………………………………………………....        2

2.2  Konsep Profesional…………………………………………….                    2

2.3  Konsep Hak-Hak Pasien……………………………………….        5

2.4  Konsep Pengambilan Keputusan………………………………        6

2.5  Konsep Hukum………………………………………………...        7

BAB III    TINJAUAN KASUS………………………………………………       9

BAB IV    PEMBAHASAN

4.1  Diskusi I……………………………………………………….         10

4.2  Diskusi II………………………………………………………        12

BAB V      KESIMPULAN……………………………………………………        15

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Etika merupakan ilmu tentang kesusilaan yg menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam  masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik & buruk serta kewajiban & tanggung jawab. Etik selalu merujuk pada standar moral terutama yang berkaitan dengan kelompok, seperti dokter & perawat. Moral adalah perilaku yng diharapkan oleh masyarakat yang merupakan “standar perilaku” dan “nilai-nilai” yang harus diperhatikan bila seseorang menjadi anggota masyarakat dimana ia tinggal.

Perawat sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa membawa seorang perawat berhadapan dengan masalah etik.

1.2 Tujuan

   Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mencoba untuk menjelaskan tentang teori-teori etik sehingga pembaca mengetahui apa saja yang termasuk cakupan dari etika dan hukum keperawatan.

BAB II

TINJAUAN KONSEP

2.1 Konsep Etik

         Etik atau ethics berasal dari kata yunani, yaitu etos yang artinya adat, kebiasaaan, perilaku, atau karakter. Sedangkan menurut kamus Webster, “etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral’. Sementara etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk serta kewajiban dan tanggung jawab (Ismani,2001).

         Etik mempunyai arti dalam penggunaan umum. Pertama, etik mengacu pada metode penyelidikan yang membantu orang memahami moralitas perilaku manusia, yaitu : etik adalah studi moralitas. Ketika digunakan dalam acara ini, etik adalah suatu aktifitas; etik adalah cara memandang atau menyelidiki isu tertentu mengenai perilaku manusia. Kedua, etik mengacu pada praktek, keyakinan, dan standar perilaku kelompok tertentu (misalnya : etik dokter, etik perawat).

         Etika berbagai profesi digariskan dalam kode etik yang bersumber dari martabat dan hak manusia (yang memiliki sikap menerima) dan kepercayaan dari profesi.

2.2 Konsep Profesional

Menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education, ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu:

1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri
7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain

Tujuan Kode Etika Profesi

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct)  profesi adalah:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu
4. Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi
6. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya.

Prinsip Etik Keperawatan

1)   Keluarga adalah unit utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat

2)   Empat tingkat sasaran dalam pelayanan perawat kesehatan  masyarakat yaitu: individu, keluarga, kelompok dalam hal ini kelompok khasus dan masyarakat.

3)   Perawat kesehatan masyarakat dalam bekerja selalu mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan mereka sendiri.

4)   Pelayanan  kesehatan dan keperawatan yang diberikan lebih menekankan pada upaya promotif san preventif dengan tidak melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif.

5)   Dasar utama pelayanan kesehatan masyarakat adalah menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dituangkan dalam proses keperawatan.

6)   Kegiatan utama perawat kesehatan masyarakat dimasyarakat dan dipasiennya adalah masyarakat secara keseluruhan baik yang sehat maupun yang sakit.

7)   Tujuan perawat adalah  meningkatkan fungsi kehidupan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

8)   Penekanan pada upaya pembinaan perilaku sehat masyarakat.

9)   Bekerja secara team bukan individu.

10)  Selalu melakukan kegiatan peningkatan kesehatan, pemecahan penyakit, melayani masyarakat yang sehat dan sakit, penduduk yang sakit dan tidak berobat kepuskesmas dan pasien yang baru kembali dari rumah sakit.

11)  Home visit sangat diperlukan dalam melakukan mengatsi masalah kesehatan atau perawatan pada pasien.

12)  Pendidikan kesehatan merupakan kegiatan utama.

13)  Pelaksanaan  kesehatan  masyarakat  mengacu pada sistem pelayanan kesehatan yang ada.

14)  Pelaksanan asuhan keperawatan  kesehatan masyarakat dilakukan dipuskesmas panti, sekolah, keluarga sebagai unit pelayanan.

2.3 Konsep Hak-hak Pasien

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain atau lembaga tertentu. Hak tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang. Dalam menuntut suatu hak, tanggung jawab moral sangat diperlukan agar dapat terjalin suatu ikatan yang merupakan kontrak sosial, baik tersurat maupun yang tersirat, sehingga segala sesuatu dapat memberikan dampak positif.

Beberapa hak pasien yang dibahas disini adalah :

    1.       Hak memberikan consent (persetujuan)

Consent mengandung arti suatu tindakan atau aksi beralasan yang diberikan tanpa paksaan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang keputusan yang ia berikan, dimana secara hukum orang tersebut mampu memberikan consent. Consent diterapkan pada prinsip bahwa setiap manusia dewasa mempunyai hak untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Kriteria consent yang sah :

a.       Tertulis

b.      Ditandatangani oleh pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya

c.       Hanya ada salah satu prosedur yang tepat dilakukan

d.      Memenuhi beberapa elemen penting : penjelasan kondisi, prosedur dan konsekuensinya, penanganan atau prosedur alternatif, manfaat yang diharapkan, Tawaran diberikan oleh pasien dewasa yang secara fisik dan mental mampu membuat keputusan

    2. Hak untuk memilih mati

Keputusan tentang kematian dibuat berdasarkan standar medis oleh dokter, salah satu kriteria kematian adalah mati otak atau brain death. Hak untuk memilih mati sering bertolak belakang dengan hak untuk tetap mempertahankan hidup.

Permasalahan muncul pada saat pasien dalam keadaan kritis dan tidak mampu membuat keputusan sendiri tentang hidup dan matinya, misal dalam keadaan koma. Dalam situasi ini pasien hanya mampu mempertahankan hidup jika dibantu dengan pemasangan peralatan mekanik.

    3. Hak perlindungan bagi orang yang tidak berdaya

Yang dimaksudkan dengan golongan orang yang tidak berdaya disini adalah orang dengan gangguan mental dan anak-anak dibawah umur serta remaja dimana secara hukum mereka tidak dapat membuat keputusan tentang nasibnya sendiri, serta golongan usia lanjut yang sudah mengalami gangguan pola berpikir maupun kelemahan fisik.

    4. Hak pasien dalam penelitian

Penelitian sering dilakukan dengan melibatkan pasien. Setiap penelitian misalnya penggunaan obat atau cara penanganan baru yang melibatkan pasien harus memperhatikan aspek hak pasien. Sebelum pasien terlibat, kepada mereka harus diberikan informasi secara jelas tentang percobaan yang dilakukan, bahaya yang timbul dan kebebasan pasien untuk menolak atau menerima untuk berpartisipasi. Apabila perawat berpartisipasi dalam penelitian yang melibatkan pasien, maka perawat harus yakin bahwa hak pasien tidak dilanggar baik secara etik maupun hukum. Untuk itu perawat harus memahami hak-hak pasien : membuat keputusan sendiri untuk berpartisipasi, mendapat informasi yang lengkap, menghentikan partisipasi tanpa sangsi, mendapat privasi, bebas dari bahaya atau resiko cidera, percakapan tentang sumber-sumber pribadi dan hak terhindar dari pelayanan orang yang tidak kompeten.

2.4  Konsep Pengambilan Keputusan

Berikut teori-teori etik keperawatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan :

1)      Teleology

          Teleology adalah suatu doktrin yang menjelaskan fenomena dan akibatnya, dimana seseorang yang melakukan dan keputusan-keputusan etis. Secara singkat, pendekatan tersebut mengemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan the end justfies the means (pada akhirnya, membenarkan secara hukum tindakan atau keputusan yang diambil untuk kepentingan medis).

Contoh :

                  Dalam dituasi dan kondisi dimana seseorang pasien harus segera dioperasi, sedangkan tidak ada ahli bedah yang berpengalaman dalam bidang tersebut, dokter ahli bedah yang belum berpengalaman sekalipun tetap dibenarkan untuk melakukan tindakan pembedahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan demi keselamatan pasien.

            Seseorang perawat yang harus menghadapi kasus kebidanan karena tidak ada bidan dan jarak untuk rujuk terlalu jauh, dapat memberikan pertolongan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya demi keselamatan pasien.

2)      Deontologik

            Deontologik merupakan suatu teori atau studi tentang kewajiban  moral. Simplikasi dari pendekatan deontoligik adalah mortalitas dari suatu  keputusan etis yang sepenuhnya terpisah dari konsekuensinya.

Contoh:

Seorang perawat yang berkeyakinan bahwa menyampaikan sesuatu kebenaran merupakan hal yang sangat penting dan tetap harus disampaikan, tanpa peduli apakah hal tersebut mengakibatkan orang lain tersinggung atau bahkan syok.

2.5 Konsep Hukum

Beberapa istilah tentang Hukum adalah sebagai berikut.

1)      Legislasi (Lieberman, 1970)

Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan.

2)      Lisensi

Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah diterapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk meyakinkan klien.

3)      Deontologi/Tugas

Keputusan yang diambil berdasarkan keserikatan/berhubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas.

4)      Hak

Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan dan kepuasan.

5)      Instusioner

Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnnya.

6)      Beneficience

Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan.

7)      Mal-efecience

Keputusan yang diambil merugikan pasien

8)      Malpraktek/Lalai

1. Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien
2. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar
3. Melakukan tindakan yang mencederai klien
4. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas.

9)      Malpraktek terjadi karena

1. Ceroboh
2. Lupa
3. Gagal mengkomunikasikan.

Hukum dalam Keperawatan

·      UU No. 6 tentang tenaga kesehatan yang merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. Perawat masih ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung jawab mandiri karena masih tergantung pada tenaga kesehatan lain.

·      UU kesehatan No. 18 tahun 1964 mengatur tentang wajib kerja para medis. Perawat masih dinyatakan sebagai tenaga kerja membantu tenaga kesehatan akademis termasuk dokter sehingga perawat ditinjau dari keprofesian jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanan sendiri.

·      UU No. 23 tahun 1992 merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan keperawatan termasuk praktek keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktek, hak-hak pasien, kewenagan maupun perlindungan hukum bagi  profesi kesehatan termasuk perawat.

BAB III

TINJAUAN KASUS

Skenario I :

Seorang ibu Ny. T, umur 36 tahun, diantar oleh tenaga kesehatan ke RS. C, klien melahirkan anak pertama, dilakukan tindakan operasi caesar oleh dokter. Pada saat operasi tiba-tiba TD menurun, dokter memberikan obat untuk meningkatkan TD, tapi kondisi klien malah sebaliknya, kesadaran menurun, keadaan umum memburuk, dan akhirnya klien dirawat di ruangan ICU, bayi klien selamat. Saat ini sudah lebih satu bulan klien di ICU dengan diagnosa Braindeath. Keluarga tidak sanggup membayar biaya rawatan dan keluarga meminta dilakukan tindakan euthanasia saja.

Diskusi I  :

1.      Apa yang seharusnya dilkukan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan dokter dalam kasus ini?

2.      Bagaimana peran masing-masing profesi jika dikaitkan dengan etik dan hukum dalam kasus tersebut?

3.      Siapa yang memegang peranan penting?

4.      Apa solusi yang akan dilakukan dan siapa yang berhak memutuskannya?berikan alasan!

Diskusi II :

1.      Apakah ada unsur kelalaian?

2.      Malpraktek?

3.      Bagaimana tindakan yang profesional?

4.      Perlu aturan/UU yang perlu ditaati?

5.      Dimana peran etik?

6.      Bagaimana peran hukum?

7.      Apa dasar dalam membuat sebuah keputusan?

8.      Konsep penting : Konsep Etik, Konsep Profesional, Konsep Hak-hak Pasien, Konsep Pengambilan Keputusan, dan Konsep Hukum!

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1  Diskusi I

Berikut hasil pembahasan penulis :

1)      Yang seharusnya dilakukan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan dokter dalam kasus ini adalah :

1. Keluarga

·         Meminta informasi mengenai penyakit yang diderita klien, bagaimana gambaran dan perkembangan dari penyakit klien. Apakah mungkin disembuhkan.

·         Mencari informasi jaminan kesehatan dan sumber dana yang dapat digunakan untuk membayar biaya rawatan klien.

2. Tenaga Kesehatan

Sebagai fasilitator bagi keluarga terkait informasi bagaimana cara memperoleh jaminan kesehatan.

3. Dokter

·         Menjelaskan tentang kondisi perkembangan dari penyakit klien dan prognosa.

·         Menjelaskan tentang euthanasia dan efek kedepannya serta keberadaan euthanasia dimata hukum Indonesia : dimana tidak boleh melakukan euthanasia; sesuai dengan TAP MPR : No.XVII/MPR/1998 dan Amandemen UUD 45 Pasal 28a, yang berbunyi “Merampas nyawa orang berdasarkan kemauan sendiri juga melanggar hak azazi manusia”.

2)      Peran masing-masing profesi jika dikaitkan dengan etik dan hukum dalam kasus tersebut adalah :

1.      Tenaga Kesehatan Pengantar

a.       Telah berperan sesuai prosedur dan kode etik yang berlaku, dimana dalam kasus ini siibu memang harus dirujuk karena resiko tinggi untuk melahirkan.

2.      Tenaga Kesehatan di RS

a.       Sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja kondisi siibu tetap memburuk. Untuk perawatan tersebut (ICU), dijelaskan pada pihak keluarga. Untuk selanjutnya bila ditemui suatu keadaan dimana keluarga klien mengalami kesulitan ekonomi dan memutuskan untuk dieuthanasia saja, maka peran tenaga kesehatan adalah menjelaskan kondisi klien dan seluk-beluk tindakan euthanasia. Kemudian mencarikan solusinya, salah satunya dengan memberikan informasi tentang jaminan kesehatan.

3.      Tenaga Kesehatan dan Dokter

a.       UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM yaitu Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 340, Pasal 344 dan Pasal 359; berisi tentang larangan hukum terhadap tindakan euthanasia.

b.      Berdasarkan kode etik menurut PPNI (organisasi profesi keperawatan); Perawat:

BAB I terdiri dari 4 pasal :

1.      Menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga , dan masyarakat. Perawat menjalin hubungan kerja sama dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan.

2.      Tanggung jawab perawat terhadap tugas. Perawat mengutamakan perlindungan keselamatan klien (advocad) yang akan dieuthanasia dalam melaksanakan tugasnya sebagai perawat.

3)      Yang memegang peranan penting adalah DOKTER.

Menurut UU yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif yang dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, sehingga dalam aspek hukum dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia tersebut. Tidak peduli apakah tindakan atas permintaan klien itu sendiri atau kelurganya untuk mengurangi penderitaan klien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Ditegaskan pula dalam surat edaran IDI No. 702/PB/42/09/2004 yang menyatakan sebagai berikut, “Di Indonesia sebagai negara yang berazazkan Pancasila dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan euthanasia”.

4)      Solusi yang akan dilakukan dan yang berhak memutuskannya adalah :

1.      Menolak euthanasia.

2.      Yang berhak memutuskan adalah DOKTER, merujuk pada UU dalam KUHP.

3.      Memberikan alternatif cara untuk memperoleh jaminan kesehatan yang dapat memfasilitasi klien yang tidak mampu, misalnya dengan bekerja sama dengan Departemen Sosial.

4.      Tetap melanjutkan theraphy dan perawatan yang lebih intensif.

4.2  Diskusi II

1)      Unsur kelalaian

Ø  Bisa ada dan juga bisa tidak ada kelalaian

Ø  Kemungkinan ADA KELALAIAN, seperti :

Tenaga kesehatan pengantar, sebelum mengantar ibu ke RS.C, lambat memberikan penanganan kepada klien. Masalah sering terjadi karena prosedur registrasi yang panjang dan prognosis yang tidak tepat, sehingga tingkat anxiety siibu yang kemudian masuk ketingkat stres meningkat seiring dengan his yang semakin bertambah; tempat pelayanan dekat pemondokan klien, tapi tenaga kesehatan tidak berada di tempat, harus dihubungi terlebih dahulu atau keluarga berinisiatif untuk mengantar klien ke tempat pelayanan kesehatan yang lain, ini memakan waktu dan ibu menjadi semakin kritis.

Ø  Kemungkinan besar TIDAK ADA kelalaian, tenaga kesehatan pengantar telah melaksanakan SOP yang seharusnya dengan melakukan deontologi dan beneficience. Hal ini terlihat pada umur siibu yang sudah memasuki tahap resiko tinggi untuk melahirkan, sesuai dengan UU No. 23 tahun 1992 tentang standar praktek, hak-hak pasien dan kewenangan profesi yang dilindungi oleh hukum.

2)      Malpraktik.

Dalam dunia medis, tidak ada istilah “tiba-tiba”, semua hal yang terjadi yang berefek negatif, sekecil apapun pasti ada yang disebabkan oleh kecerobohan tenaga medis itu sendiri. Tapi, untuk kasus ini tetap kecil kemungkinan adanya malpraktik, karena tenaga kesehatan pengantar maupun yang di RS.C beserta dokter sudah mengerahkan kemampuannya untuk membantu persalinan siibu dan memperbaiki kondisi siibu supaya menjadi lebih baik. Bila setelah ini terjadi keadaan pasien kritis dan terus menurun, itu diatur dalam legislasi dan ada teleologinya.

3)      Tindakan yang profesional

a.       Menolak permintaan keluarga untuk meeuthanasia klien, karena meskipun memilih untuk mati adalah klien sendiri dan dia punya hak untuk memilih mati, disamping indikasi medis, tetap tidak bisa dilakukan; karena bertentangan dengan nilai-nilai etik dan hukum yang berlaku di Indonesia.

b.      Masing-masing tindakan medis ada form concentnya, terutama tindakan medis yang berisiko. Bila keluarga tetap berkeras untuk meminta euthasia, tenaga kesehatan cukup memberikan form penolakan rawatan, karena keluarga tidak mau mengikuti prosedur yang ada di RS.

c.       Bila keluarga mengalami masalah ekonomi terkait perawatan klien, masih kooperatif dan mau berusaha, tenaga kesehatan beserta dokter memberikan alternatif cara untuk memperoleh jaminan kesehatan, disini merangkum fungsi sebagai fasilitator, misalnya dengan bekerja sama dengan departemen sosial.

d.      Tetap memberikan dan melanjutkan theraphy serta perawatan yang lebih intensif.

4)      Aturan / UU perlu ditaati, supaya ada batasan-batasan antara hak dan kewajiban tenaga kesehatan, dokter, maupun klien sendiri. Sehingga pelayanan yang diberikan betul-betul maksimal dan profesional, klien melewati konsep sehat-sakitnya tanpa membawa komplikasi dan puas terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Hasilnya, malpraktik bisa ditekan dan motivasi untuk lebih hati-hati dalam melakukan tindakan menjadi meningkat.

5)      Peran etik

      Untuk kasus euthanasia, pasien memang memiliki hak untuk memilih mati dengan diagnosa yang sesuai dengan indikasi,  tapi etik mengacu pada praktek, keyakinan, dan standar perilaku kelompok tertentu (misalnya : etik dokter, etik perawat); disebabkan oleh perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama, salah satunya Indonesia yang menganut Pancasila. Tidak ada nilai-nilai, norma-norma, ataupun hukum yang membunyikan bahwa ”euthanasia itu diperbolehkan”.

6)      Peran Hukum

Ketetapan hukum mengatur hak dan kewajiban serta bersifat mengikat seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan, terutama sebuah profesi. Bentuk ketetapan hukum dapat berupa UU maupun peraturan pemerintah atau substansi yang memiliki pengaruh besar dalam sistem.

Untuk euthanasia sendiri, salah satunya bisa kita pedomani dari surat edaran IDI No. 702/PB/42/09/2004 yang menyatakan sebagai berikut, “Di Indonesia sebagai negara yang berazazkan Pancasila dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan euthanasia”.

7)      Dasar dalam membuat keputusan adalah teori teleology dan deontologik, teori ini membuat pengesahan terhadap keputusan-keputusan etis dan dibenarkan oleh hukum.

BAB V

KESIMPULAN

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1.      Pengendalian praktek keperawatan secara internal adalah kode etik, sedangkan secara eksternal adalah hukum. Praktek keperawatan harus dilakukan secara benar dalam arti keilmuannya dan baik dalam arti aspek etik dan legalnya, harus dilakukan oleh perawat profesional yang berkompeten. Setiap perawat yang praktek wajib memiliki SIP, SIK, SIPP.

2.      Dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan dokter dituntut untuk tidak hanya berkolaborasi antar sesama anggota profesi saja, tetapi juga dengan keluarga klien.

3.      Faktor ekonomi bisa mempengaruhi keputusan klien atau keluarga dalam theraphy dan perawatan

4.      Setiap tindakan medis dan non medis yang dilakukan dipengaruhi oleh kode etik masing-masing profesi dan hukum yang berlaku, dimana di masing-masing negara memiliki perbedaan,

5.      Di Indonesia, tidak dibenarkan tindakan euthanasia dengan alasan apapun, sekalipun atas permintaan klien sendiri.

6.      Tenaga kesehatan dan dokter berperanan besar sebagai fasilitator bagi klien yang tidak mampu.

5.2  Saran

Dari penjabaran di atas, penulis menyarankan :

1.      Tenaga kesehatan dan dokter diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan medis, karena setiap tindakan memiliki nilai etik dan hukum tersendiri.

2.      Sebelum melakukan prosedur, tenaga kesehatan maupun dokter lebih komunikatif lagi terhadap klien ataupun keluarga klien, supaya informasi yang mereka dapat jelas dan tidak terjadi ladi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

3.      Bagi keluarga, diharapkan memikirkan terlebih dahulu keputusan yang akan diambil terkait theraphy dan perawatan klien, jangan mudah memutuskan sesuatu yang belum dimengerti apa efek kedepannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Ismani, Hajah. 2000. Etika keperawatan 2001, jakarta : widya medika

K.Bertens. Pengantar profesi keperawatan

Anynomous. Makalah Keperawatan : Etika Dan Hukum Keperawatan. [Online : 13 Oktober 2011]

Tawi, Mirza. 2008. Hak Pasien dan Perawat. http://syehaceh.wordpress.com/2008/06/18/hak-pasien-dan-perawat/. [Online : 13 Oktober 2011)